SBB, Targetjurnalis.com – Muscab Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di kabupaten Seram bagian Barat telah usai. Akan tetapi, beberapa kader dari DPC PPP merasa keberatan dengan aturan main berdasarkan pengusulan langsung dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
Banyak pengurus dan kaders partai berlambang Ka’bah ini menganggap, Muscab yang digelar beberapa minggu yang lalu di kota piru, hanyalah formalitas karena penunjukan pengurus sangatlah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, Kata Kaders PPP Sahid Mulihatu kepada media ini Sabtu 8/1/2022.
Sahid malihatu menambahkan, penunjukan komposisi pengurus DPC PPP SBB ini sangat inkonstitusional karena tidak berdasarkan pada hasil muscab, sehingga membuat para kaders dan pengurus partai sangatlah merasa keberatan dengan kebijakan yang di ambil dengan menunjuk Fadli Elewarin sebagai ketua dan Taher Hurasan sebagai Sekretaris.
“Kebijakan ini tentunya membuat PPP SBB akan mengalami perpecahan dan kehancuran karena mengingat kedua orang yang menakhodai PPP SBB ini, bukan pengurus partai dan tidak masuk dalam tim formatur olehnya itu, sebagian besar para kaders dan pengurus partai akan menolak dengan keras,”jelas Malihatu.
Dikatakan, Para pengurus dan kaders PPP SBB ini, Kaget ketika mendengar kalau Fadli dan Taher suda memimpin PPP SBB tanpa berdasarkan pada hasil muscab, jika dibiarkan, hal ini menjadi preseden buruk karena bertentangan dengan aturan yang ada maka PPP SBB terancam Pecah
Lanjutnya, Dengan tegas kami keberatan dan menolak tindakan sepihak ini, Jika dibiarkan, kami khawatir PPP SBB akan hancur serta pecah, karena semua pengurus lama sangat merasa keberatan jika bergabung dengan kepengurusan yang baru.
Hal yang senada di sampaikan oleh Salah satu Politisi Senior PPP, Ali La Isa, Kebijakan yang dilakukan ini sangat merusak marwah partai, maka harus di tolak karena tidak memiliki kekuatan hukum dalam aturan partai, justru kebijakan yang dilakukan ini akan menimbulkan kehancuran pada PPP SBB.
Ali La Isa menambahkan, Kami meminta agar pimpinan pusat dan wilayah mengambil sikap untuk tetap berpijak pada hasil Muscab dengan terpilihnya keempat formatur yang suda di percayakan untuk memimpin partai ini, bukan menunjuk orang yang tidak masuk dalam tim formatur serta orang yang kami tidak kenal untuk pimpin partai ini.
Dirinya meminta agar keputusan itu harus berdasarkan pada AD/ART Partai bukan main menunjuk semaunya saja, Kata Dia, ini partai tentunya memiliki aturan yang harus dijunjung tinggi, kami merasa keberatan dengan dengan kedua orang yang tidak dikenal itu untuk memimpin partai.
“Alasan kami jelas, mereka berdua bukan pengurus partai dan tidak masuk dalam tim formatur. Untuk itu, Kami berharap agar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Maluku dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar dapat mempertimbangkan keputusan tersebut, jika tidak maka kami khawatir keputusan yang ada akan menimbulkan kehancuran,”jelas Ali La Isa. (UT)
